http://www.humascilacap.info/cetak.php?id=310

HUMAS CILACAP- Program padat karya yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran di pedesaan di saat musim kering, selama ini hanya peruntukan untuk tenaga kerja laki-laki. Seharusnya program tersebut juga diterapkan pada tenaga kerja perempuan di pedesaan, tentunya dengan obyek yang berbeda. “Karena paling tidak dengan melibatkan tenaga perempuan akan dapat mengurangi kemiskinan di desa, sehingga mereka tidak harus menjadi TKI di Luar Negeri. Dengan demikian akan mengurangi korban tindak kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan dan sekaligus mencegah terjadinya trafiking , “ujar Kepala Bidang (Kabid) Advokasi dan Fasilitasi Tenaga Kerja Perempuan pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dra Hj Anisah Msi pada Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten Cilacap, Kamis (18/12) siang di Gedung Sumekar, Pemkab Cilacap, Kamis (18/12) siang.

Sedang Kabid data tenaga kerja Perempuan, pada kementrian Pemberdayaan Perempuan Wiwik Kristianti ,S.Ip mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk sosialisasi Undang-Undang (UU ) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta, sosialisasi UU Penghapusan KDRT.” Untuk sosialisasi itu dilaksanakan dari Tingkat Kabupaten hingga ke tingkat dasar seperti RT-RW,”katanya. Dengan begitu diharapkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperoleh pula kesepakatan tentang perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja di Luar Negeri.

“Adapun standar operasional prosedur yang harus dimiliki Kabupaten Cilacap antara lain adanya shelter (rumah aman) untuk melindungi korban dari ancaman pelaku, pendamping sosial yang memiliki standar profesionalisme serta adanya jejaring atau keterlibatan dinas terkait,”lanjutnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Cialacap Puji Wahyanti mengatakan, kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan perempuan diikuti sebanyak 28 peserta. Mereka terdiri dari para kepala UPTD Dinas Sosial dan KB serta tim Citra cilacap.(rin)